SIMALUNGUN, MARLINEWS.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun dan Kantor DPRD Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (2/9/2025).
Selaku koordinator aksi, Rifky melalui massa aksi menyampaikan, enam poin tuntutan kepada Bupati; Transparansi Janji Kampanye secara terbuka, dan melaporkan realisasi janji disertai indikator capaian terukur kepada publik.
Fasilitasi Anak Muda Kreatif, lanjut Rifky, Pemerintah diminta menyediakan wadah nyata bagi anak muda melalui program pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif.
Perbaikan Infrastruktur Jalan, tandasnya, Bupati segera untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan strategis menuju kawasan Danau Toba dan antarwilayah.
Tentang Kesejahteraan Guru Honorer, agar Bupati melakukan peningkatan insentif guru honorer, kepastian pembayaran gaji tepat waktu, dan dorongan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK.
Revitalisasi Perpustakaan, agar Pemerintah diminta melakukan revitalisasi perpustakaan secara menyeluruh.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh supaya tepat sasaran dan mengawasi pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik.
Menanggapi tuntutan itu, Bupati Anton Achmad Saragih, komitmen memenuhi aspirasi, dengan menekankan perlunya waktu, mengingat dirinya baru menjabat selama beberapa bulan.
“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujar Bupati.
Bupati juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen nya untuk memenuhi semua tuntutan. Pertemuan antara Bupati dengan aksi unjuk rasa diakhiri dengan bersalaman.
Selanjutnya, massa aksi menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Disana mereka menyuarakan aspirasi yang tertuang dalam surat Nomor: 004/BEM STAI-PB/VIII/2025 perihal Surat Pemberitahuan Aksi.
Mereka menuntut Penolakan anggaran dan tunjangan DPRD Simalungun yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, dan mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Efisiensi anggaran dan tunjangan DPR.
Selain itu, Audit dengan transparansi atas anggaran DPR mencapai Rp 9,9 triliun per tahun dan Reformasi terhadap institusi Polri, khususnya Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, atas tindakan represif terhadap massa aksi.
Aksi damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.(*)